Jakarta - Manifesto
perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam bidang agama mendapat
sorotan negatif dari kalangan umat Kristen. Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia (PGI) tak sejalan dengan manifesto soal agama dari partainya Prabowo
Subianto itu.
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampow menyatakan dalam manifesto tersebut negara diberikan kewenangan untuk mengurusi kemurnian agama. "Itu bisa mengandung bahaya karena negara bisa mengintervensi ke agama. Negara diundang untuk masuk ke urusan teologi," kata Jeirry saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/5).
Menurut Jeirry, soal urusan kafir atau bukan kafir negara tidak bisa mencampuri. "Dalam manifesto Gerindra negara bisa masuk ke wilayah dogmatis. PGI tak sependapat dengan itu. Ini soal prinsip, soal agama," ujar Jeirry dengan nada menekankan.
Meski menentang manifesto tersebut, lanjut Jeirry, bukan berarti PGI menolak calon presiden Prabowo. Dengan adanya perbedaan antara Gerindra dan PGI menyangkut hal itu, Jeirry mengakui PGI disebut-sebut dekat dengan capres Joko Widodo (Jokowi).
Jeirry, yang juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini menegaskan PGI mengambil sikap yaitu tidak mau terlibat dalam dukung-mendukung capres tertentu. Para pengurus dan anggota PGI di seluruh Indonesia diberi kebebasan dalam menentukan capres pilihannya.
Sebagai agama terbesar kedua di Tanah Air, jumlah umat Kristen berdasarkan statistik sekitar 12-13 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Jeirry menyebutkan jumlah umat Protestan di Indonesia saat ini sekitar 25 hingga 30 juta orang. "Lebih dari 50 persennya mempunyai hak pilih dalam pemilu atau sekitar 20 jutaan orang," ungkapnya
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampow menyatakan dalam manifesto tersebut negara diberikan kewenangan untuk mengurusi kemurnian agama. "Itu bisa mengandung bahaya karena negara bisa mengintervensi ke agama. Negara diundang untuk masuk ke urusan teologi," kata Jeirry saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/5).
Menurut Jeirry, soal urusan kafir atau bukan kafir negara tidak bisa mencampuri. "Dalam manifesto Gerindra negara bisa masuk ke wilayah dogmatis. PGI tak sependapat dengan itu. Ini soal prinsip, soal agama," ujar Jeirry dengan nada menekankan.
Meski menentang manifesto tersebut, lanjut Jeirry, bukan berarti PGI menolak calon presiden Prabowo. Dengan adanya perbedaan antara Gerindra dan PGI menyangkut hal itu, Jeirry mengakui PGI disebut-sebut dekat dengan capres Joko Widodo (Jokowi).
Jeirry, yang juga Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini menegaskan PGI mengambil sikap yaitu tidak mau terlibat dalam dukung-mendukung capres tertentu. Para pengurus dan anggota PGI di seluruh Indonesia diberi kebebasan dalam menentukan capres pilihannya.
Sebagai agama terbesar kedua di Tanah Air, jumlah umat Kristen berdasarkan statistik sekitar 12-13 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Jeirry menyebutkan jumlah umat Protestan di Indonesia saat ini sekitar 25 hingga 30 juta orang. "Lebih dari 50 persennya mempunyai hak pilih dalam pemilu atau sekitar 20 jutaan orang," ungkapnya
Sumber : Detik
Anda sedang membaca artikel berjudul 
0 komentar:
Post a Comment